JAKARTA | PRONEWS NUSANTARA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan pemulihan layanan publik yang terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Layanan publik diharapkan kembali normal pada Juli 2024.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Menko Polhukam menjelaskan bahwa pemulihan layanan sedang berlangsung menggunakan backup server dari Cold Site Batam, yang diaktifkan di PDNS 1 dan Data Center Temporary penyedia.
“Backup ini mandatori dan akan memastikan kontinuitas layanan,” ujar Menko Hadi. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah daerah diwajibkan memiliki backup data untuk mengantisipasi insiden serupa di masa depan.
Pemerintah juga akan mengatur penempatan data berdasarkan klasifikasi, dengan data umum disimpan di cloud untuk meringankan beban PDN. BSSN akan meningkatkan keamanan siber dan mengaktifkan CSIRT untuk memantau pengelolaan PDN dan backup data.
Menko Hadi menegaskan pentingnya penggunaan akun yang aman dan mengimbau seluruh tenant untuk berhati-hati serta segera mengeluarkan surat edaran terkait keamanan siber.
“Kami sudah mengetahui penyebab insiden ini dari hasil forensik, dan penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Menko Polhukam.
[**/IND]
- BAKTI KOMINFO
- BAKTI KOMINFO.
- BSSN akan meningkatkan keamanan siber dan mengaktifkan CSIRT untuk memantau pengelolaan PDN dan backup data
- Jakarta
- Kementerian Kominfo telah memperhatikan aspek keamanan siber dalam desain transformasi digital
- Kominfo terhadap Transformasi Digital Indonesia Terus Berjalan Meski Diterpa Serangan Siber
- Menko Polhukam menjelaskan bahwa pemulihan layanan sedang berlangsung menggunakan backup server dari Cold Site Batam
- Menkominfo
- Pemerintah mempercepat transformasi digital meski insiden serangan siber menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menurut kominfo
- Presiden Joko Widodo memerintahkan pemulihan layanan publik yang terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Layanan publik diharapkan kembali normal
- rapat kerja Komisi I DPR RI bersama BSSN dan Kemenkominfo di Ruang Rapat Komisi I DPR RI
- Wamenkominfo
