Komisi IX DPR RI Desak BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Jakarta | ProNewsNusantara- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.

“Penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang masih terkendala masalah administrasi dan manajemen, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan kesimpulan RDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan dengan melakukan terobosan sosialisasi di berbagai daerah dan mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian implementasi hasil pengawasan.

“Implementasi hasil pengawasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan harus dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja/buruh yang mengalami PHK memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan kepesertaannya,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Komisi IX DPR RI juga meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dalam rapat tersebut, selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2024.

[**/IND]