JAKARTA- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, yang terjadi akibat serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Puan berharap pengunduran diri ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung.
“Pengunduran diri Dirjen APTIKA Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).
Puan menekankan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam pengelolaan sistem informatika pemerintah, terutama pasca serangan ransomware Brain Cipher yang melumpuhkan sejumlah layanan publik. Ia menilai langkah pengunduran diri Dirjen APTIKA sebagai langkah yang berisiko dan kekosongan kepemimpinan tidak boleh berlangsung lama.
“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Saya harap pemerintah segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” tegas Puan.
Menurutnya, pengunduran diri Samuel bisa menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah, khususnya Kemenkominfo, untuk meningkatkan standar sistem keamanan siber dan pengawasannya. Ia menyatakan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin.
“Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis,” ucap Puan.
Puan juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait serta masyarakat sipil dalam menangani gangguan siber. Hal ini penting sebagai bentuk antisipasi dan upaya menghadapi ancaman siber di masa depan.
“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” tutur Puan.
Dalam 12 hari terakhir, sedikitnya 239 instansi pemerintah pusat dan daerah terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 terhadap PDNS 2 Surabaya. Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan publik masih terganggu akibat serangan siber tersebut dan saat ini masih dalam proses pemulihan.
“Dari informasi yang kami terima, proses pemulihan PDNS masih terus dilakukan. Semoga segera cepat terselesaikan,” ujar Puan.
Menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden serupa juga dialami oleh sejumlah negara maju dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, dan Kanada.
Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pengunduran diri Dirjen APTIKA menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem keamanan siber nasional. Puan Maharani menekankan pentingnya pemulihan dan peningkatan sistem keamanan tanpa gangguan serta kolaborasi antara semua pihak terkait untuk menghadapi ancaman siber di masa depan. Keputusan ini juga menekankan tanggung jawab moral dan etika dalam kepemimpinan di tengah krisis.
[**/IND]
