Wamenkominfo : Percepat Implementasi PDP dan Pemberantasan Judi Online

JAKARTA— Presiden RI Joko Widodo telah melantik tiga menteri negara dan satu wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/08/2024) pagi. Pelantikan para pejabat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah dicanangkan serta mempersiapkan transisi kepemimpinan yang lancar menuju pemerintahan baru.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo menyatakan telah diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjalankan tugas melakukan percepatan pelaksanaan pelindungan data pribadi dan penanganan judi online. Menurutnya ada banyak tugas yang harus dilakukan dan dikoordinasikan dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria dan jajaran Kementerian Kominfo.

“Cukup banyak, ada banyak. Nanti kami akan koordinasikan dengan Menteri terkait dengan formula sekarang, tadi ada beberapa poin tentang PDP, tentang judi online, setelah ini kami akan koordinasi dengan Pak Menteri dan Pak Wamen dan tim di Kementerian Kominfo,” ungkapnya usai pelantikan.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan perlunya percepatan dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam optimalkan potensi dan produksi sumberdaya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Menteri Bahlil mengharapkan untuk dapat bisa melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan baik dan memperbaiki aspek yang belum optimal, dengan fokus pada keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki, karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Supratman Andi Agtas yang dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa, pentingnya harmonisasi hukum untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi masalah, agar dilakukan integrasi aturan agar tidak ada lagi ego sektoral yang timbul akibat benturan antar undang-undang.

“Bapak Presiden menginginkan supaya dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan, sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan ya itu tadi tumpang tindih satu peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Roslan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru juga menjelaskan bahwa, sisa dua bulan masa kerja akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan sebelumnya.

“Untuk sisa waktu dua bulan ini ya kita berikan yang terbaik karena kebetulan juga menteri sebelumnya adalah sudah, ini seperti adik saya sebetulnya, jadi komunikasi kita sangat baik. Sudah kemarin malam kita sudah bicara dan untuk supaya hand over-nya supaya perpindahan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, karena program-program yang sudah direncanakan ini harus kita selesaikan,” ujarnya.

[**/IND]