JAKARTA- Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Purnamasidi, memberikan sejumlah catatan penting kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya terkait dengan sertifikasi guru.
Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Jakarta pada Kamis (29/8/2024), Purnamasidi menegaskan bahwa pemerintah memiliki janji kepada 1,6 juta guru yang hingga kini belum tersertifikasi.
“Kita sudah mengangkat guru-guru ini, tetapi mereka belum tersertifikasi. Ini harus menjadi prioritas,” ujar Purnamasidi.
Ia juga menyoroti bahwa Kemendikbudristek memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan sertifikasi tersebut melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Oleh karena itu, ia mendorong agar anggaran yang telah dialokasikan segera digunakan.
“Jika anggaran sudah ada, pelaksanaannya harus segera dilakukan.
Ada konsekuensi bahwa kita harus membayar dari sertifikasi tersebut, dan itu bisa kita laksanakan,” terang politisi dari Fraksi Golkar ini.
Purnamasidi menegaskan bahwa sertifikasi adalah langkah krusial dalam meningkatkan kompetensi para guru di Indonesia. Hal ini semakin penting mengingat Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024 yang berfokus pada penerapan Kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka tidak akan berhasil tanpa guru yang kompeten.
Jadi, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi harus menjadi komitmen kita bersama,” tambahnya.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan adalah salah satu kebijakan strategis yang dirancang oleh Kemendikbudristek untuk menuntaskan sertifikasi guru, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dalam program ini, calon mahasiswa yang lulus seleksi akan menerima beasiswa senilai Rp 17 juta untuk menempuh pendidikan selama dua semester atau satu tahun penuh.
Purnamasidi berharap agar program ini segera direalisasikan untuk memenuhi janji pemerintah kepada para guru, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
[**/TAK]
- 6 Juta Guru Harus Dipenuhi
- Adapun para guru honorer ini digaji dari dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendesak untuk segera disahkan
- Anggota BKSAP DPR RI Irine Yudiana Roba Putri
- Anggota DPR
- Anggota DPR RI
- Anggota DPR RI Mulan Jameela
- Anggota Komisi II DPR RI
- Anggota Komisi III DPR RI
- Anggota Komisi IV DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI
- Anggota Komisi V DPR RI
- Anggota Komisi VII DPR RI
- Anggota Komisi X DPR RI
- Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyatakan bahwa pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memiliki tugas penting dalam sektor pendidikan
- Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan masih adanya beberapa persoalan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan
- Aspirasi para guru sebagai bagian dari evaluasi
- australia. guru
- Banyak guru-guru di daerah merasakan Kesejahteraan yang sangat minim
- Biaya pendidikan
- Data induk pokok pendidikan (Dapodik)
- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan kebijakan ‘cleansing’ terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK
- DPP GAMKI beserta pengurus daerah dan cabang GAMKI di seluruh Indonesia
- DPR : Gaji Guru di Ende Cuma Rp 250 Ribu Bukti Potret Miris Pendidikan di Daerah
- DPR terus mendorong pemerintah untuk hadir membantu meningkatkan sumber daya guru
- Fahmi berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat membawa perubahan signifikan dalam sektor pendidikan
- Gedung Dewan Pers
- Gedung DPD RI
- Gedung dpr
- Gedung DPR RI
- guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia
- Guru
- Guru antara deerah-daerah besar dan daerah terpencil
- Guru berpenghasilan seadanya
- guru besar tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
- guru besar tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK)
- Guru honored
- Guru honorer menjadi PPPK juga belum terealisasi sepenuhnya
- Guru honorer yang tetap loyal mengajar dengan kondisi terbatas
- Guru menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah
- Guru yang betul-betul mengabdi untuk diangkat sebagai ASN
- Jakarta
- Kemendikbudristek
- Kemendikbudristek harus segera mengklarifikasi dengan Dinas Pendidikan Jakarta
- Komisi X Dukung Usulan Tambahan Pagu Indikatif 2022 Kemendikbudristek Sebesar Rp20 Triliun
- Komitmen 1
- Muhammad Purnamasidi
- Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- Purnamasidi Desak Kemendikbudristek Prioritaskan Sertifikasi Guru
