JAKARTA- Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan Central Counterparty (CCP) pada 30 September 2024. CCP bertujuan untuk memperdalam pasar uang dan valuta asing dengan bertindak sebagai perantara dalam transaksi, mengurangi risiko kredit pihak lawan.
Menanggapi peluncuran ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menekankan pentingnya manajemen risiko yang ketat.
Puteri menyoroti bahwa CCP adalah inisiatif baru di Indonesia dan harus mengadopsi praktik terbaik internasional.
Ia mengingatkan perlunya belajar dari kegagalan sebelumnya, seperti default di Korea Exchange (2014) dan Nasdaq Clearing (2018), yang disebabkan oleh kelemahan manajemen risiko CCP.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa CCP akan berperan sebagai penjual bagi seluruh pembeli dan pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit. Perry menilai CCP sebagai “game changer” yang dapat meningkatkan volume transaksi dan menurunkan risiko kredit serta biaya utang pemerintah.
Perry mengidentifikasi tiga potensi risiko dari CCP: risiko bisnis, kepesertaan, dan operasional.
BI telah menyiapkan mitigasi risiko, termasuk seleksi ketat untuk anggota CCP, dan bekerja sama dengan OJK dalam pengawasan.
Puteri Komarudin juga mengingatkan pentingnya rencana kontijensi dan kerangka kerja resolusi untuk CCP, terutama dalam situasi krisis.
Ia berharap protokol manajemen krisis dan rencana pemulihan dapat dikembangkan secara menyeluruh dalam roadmap CCP.
“Pengembangan protokol manajemen krisis dan rencana resolusi harus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan,” tutup Puteri.
[**/TAK]
- (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan
- Adapun RUU Daerah Kepulauan ini sudah sekitar 20 tahun dibahas oleh DPR RI dan DPD RI
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendesak untuk segera disahkan
- Anggota BKSAP DPR RI Irine Yudiana Roba Putri
- Anggota DPR
- Anggota DPR RI
- Anggota DPR RI Mulan Jameela
- Anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra
- Anggota DPRD Kabupaten Minsel
- Anggota DPRD Minahasa
- anggota DPRD Minahasa dari Partai Golkar yang juga baru dilantik. Dengan kehadiran dan interaksi yang penuh keakraban di berbagai wilayah
- Anggota DPRD Tomohon
- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus soal polemik peretasan data di Pusat Data Nasional (PDN)
- Anggota Komisi II DPR RI
- Anggota Komisi III DPR RI
- Anggota Komisi IV DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti
- Anggota Komisi V DPR RI
- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi upaya Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Bank Indonesia
- Bank Indonesia Luncurkan Central Counterparty
- Central Counterparty (CCP)
- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
- Gedung Dewan Pers
- Gedung DPD RI
- Gedung dpr
- Gedung DPR RI
- Gedung DPRD Minahasa
- Gedung Dua Lantai
- Jakarta
