JAKARTA– Aliansi Mahasiswa Bungo Jakarta (AMBJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Selasa (22/10/2024).
Aksi ini merupakan lanjutan dari desakan AMBJ agar aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Bungo, Mashuri.
Aksi yang digelar di dua lokasi ini dipicu oleh laporan masyarakat dan temuan lapangan terkait dugaan kepemilikan lahan yang tidak wajar oleh Bupati Mashuri.
Dalam orasi yang disampaikan oleh Ketua AMBJ, Saprudin, mahasiswa mendesak KPK dan Kejagung segera mengambil langkah konkret terkait kasus ini.
AMBJ membawa dua poin utama dalam tuntutan mereka. Pertama, mendesak KPK dan Kejagung untuk turun langsung ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, guna menyelidiki dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Bupati Mashuri.
Kedua, mereka menuntut agar seluruh harta kekayaan Mashuri diaudit, karena diduga tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkannya.
“Bersihkan Kabupaten Bungo dari korupsi,” tegas Saprudin saat menyampaikan orasinya di depan gedung KPK. Ia juga menambahkan bahwa aksi ini diadakan untuk menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan transaksi jual beli lahan yang mencurigakan.
Menurut Saprudin, AMBJ telah lama memantau situasi tersebut, namun belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
Saprudin mengungkapkan bahwa temuan terkait kepemilikan lahan oleh Bupati Mashuri telah lama disurvei, namun tidak ada yang berani menyuarakannya.
“Kami menyuarakan temuan ini karena selama ini belum ada yang berani melaporkan secara terbuka. Temuan tersebut sudah lama, dan kami berharap aparat penegak hukum segera bertindak,” kata Saprudin.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini Mashuri belum memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. “Jika Mashuri merasa tidak bersalah, seharusnya ia memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Namun, sampai saat ini, tidak ada respon atau klarifikasi dari pihak beliau. Karena itulah kami kembali turun ke jalan dan mendesak KPK segera turun tangan,” tambah Saprudin.
Unjuk rasa ini merupakan aksi kedua yang dilakukan oleh AMBJ. Sebelumnya, pada 9 Oktober 2024, AMBJ telah melakukan aksi serupa namun mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang diduga terkait dengan kasus ini.
Meski demikian, Saprudin menegaskan bahwa aksi mereka tidak akan berhenti sampai kasus ini diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak takut dengan intimidasi. Kami akan terus memperjuangkan agar korupsi di Kabupaten Bungo segera dibersihkan. Ini adalah langkah kami sebagai mahasiswa untuk mengawal kebenaran dan menuntut keadilan bagi masyarakat Bungo,” ujarnya.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi KPK dan Kejagung untuk segera memproses dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Bupati Mashuri.
AMBJ juga berjanji akan terus melakukan aksi-aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh aparat penegak hukum.
Aksi AMBJ mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat Bungo yang telah lama mempertanyakan kejelasan laporan kekayaan Mashuri.
Warga berharap agar KPK dan Kejagung dapat bertindak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti kasus ini, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Bungo.
Dengan makin maraknya isu korupsi di daerah, AMBJ berharap agar pemerintah pusat, khususnya lembaga anti-korupsi, lebih proaktif dalam menanggapi laporan-laporan dari masyarakat daerah. “Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, dan masyarakat Bungo tidak lagi merasa terintimidasi oleh kekuasaan yang korup,” pungkas Saprudin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun Kejagung terkait desakan AMBJ. Namun, pengawasan terhadap kasus ini diharapkan dapat menjadi prioritas, mengingat pentingnya transparansi dalam penegakan hukum di tingkat daerah.
Aliansi Mahasiswa Bungo Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dengan harapan agar aparat penegak hukum dapat segera bertindak dan memberikan kejelasan hukum terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan Bupati Mashuri.
[**/ML]
