MANADO- Masyarakat Peduli Anti Korupsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Polda Sulut, Rabu (11/12/2024).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kapolda Sulut untuk mengusut tuntas berbagai kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Utara, termasuk salah satunya adalah kasus besar proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sam Ratulangi Tondano pada tahun anggaran 2022-2023.
Ratusan aktivis yang tergabung dalam komunitas ini membawa spanduk dan poster bertuliskan pesan-pesan antikorupsi.
Mereka menyerukan agar aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi di wilayah Sulawesi Utara.
“Kami minta Kapolda Sulut bersikap tegas terhadap semua dugaan korupsi, salah satunya adalah proyek RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano.
Jika terbukti, siapapun pelakunya harus ditangkap tanpa pandang bulu,” tegas Rolly Wenas, salah satu orator dalam aksi tersebut. Pernyataan ini disambut dengan yel-yel dan sorak dukungan dari para peserta aksi.
Kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Dr. Sam Ratulangi menjadi salah satu fokus utama dalam tuntutan para demonstran.
Proyek yang seharusnya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat ini justru diduga menjadi ajang penyalahgunaan anggaran.
Berdasarkan informasi, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Sulut saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Dalam orasinya, komunitas ini menilai bahwa adanya indikasi penyelewengan dana publik di proyek RSUD tersebut merupakan penghianatan terhadap rakyat.
“Korupsi di sektor kesehatan adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi.
Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tambah Wenas.
Para pendemo juga menyatakan dukungan penuh kepada Polda Sulut dalam mengungkap kebenaran.
Mereka berharap penyidik Tipikor dapat bekerja secara independen, profesional, dan transparan.
Selain itu, mereka meminta agar hasil penyelidikan diumumkan kepada publik agar tidak ada spekulasi atau kecurigaan yang berlebihan.
“Kami percaya Polda Sulut mampu membongkar kasus ini, tetapi kami juga akan terus mengawal prosesnya.
Jangan sampai ada intervensi yang menghalangi keadilan,” kata salah satu aktivis lainnya.
Selain proyek RSUD Dr. Sam Ratulangi, Komunitas Penggiat Anti Korupsi Sulut juga menyerukan penuntasan kasus-kasus korupsi lain yang merugikan keuangan daerah.
Mereka mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas.
Jika diperlukan, kami siap turun ke jalan lagi untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan,” tutup Arthur Mumu dalam orasinya.
