MANADO|ProNews.id – Sebagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melakukan terobosan lewat program “Rabu Bacarita Pemilu” yang akan dilaunching pada hari Rabu, 13 September 2023.
Untuk memantapkan pelaksanaan program tersebut, KPU Prov. Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara hybrid bersama KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Sulut, Rabu (06/09).
Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan, S.Pd., M.Si, dalam arahannya, sangat mengapresiasi dan mendukung pekaksanaan program ini.
Ia berharap, semua pihak yang hadir dalam rakor, terutama PPK dan PPS, agar lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah masing-masing.
“Mengingat hari Pemungutan Suara tinggal 160 hari lagi,” tukas Poluan, seperti dilansir dari laman resmi KPU Sulut.
Sementara, Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi, S.Kel mengatakan, pentingnya peran PPK dan PPS dalam menyebarkan informasi kepemiluan dan tahapan pemilu kepada masyarakat di daerah masing-masing.
“PPK dan PPS juga harus memahami secara utuh materi-materi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan, Sekretaris KPU Sulut, Drs. Lucky F. Majanto menegaskan kepada jajaran Sekretariat KPU Kab/Kota, PPK, dan PPS, untuk berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai kepemiluan.
:Baik itu di keluarga, tetangga, atau masyarakat yang ditemui,” imbuhnya.
Ia juga mengajak jajaran Sekretariat PPK dan PPS untuk mensukseskan launching program Rabu Bacarita Pemilu.
Sisi lain, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas SDM), Awaluddin Umbola, S.Hut menyampaikan, inti program Rabu Bacarita Pemilu sebagai wadah antara KPU Sulut, KPU Kabupaten/Kota dan jajaran PPK serta PPS untuk dapat saling terhubung secara langsung.
“Sehingga, kami dapat memonitoring progres sosialisasi yang dilakukan PPK dan PPS, selain itu kami juga dapat segera mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui di lapangan,” terangnya, dalam rakor yang turut dihadiri Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, Carles Worotitjan, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Novie Runtukahu, dan staf lainnya.
Ia menambahkan, secara detailnya, nanti akan dijelaskan pada saat launching program.
(*/Rev)
