JAKARTA|ProNews.id – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menerima penghargaan Paritrana Award 2023 dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’r uf Amin, Jumat (20/10) di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat.
Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini, merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, yang dinilai berhasil mewujudkan coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi dengan capaian 92 persen di seluruh Indonesia.
Sebagai penerima penghargaan, Dondokambey optimistis pihaknya dapat mempertahankan prestasi tersebut, dengan terus memberikan perlindungan lewat jaminan sosial terhadap para pekerja di Sulut.
“Penghargaan ini merupakan bukti Pemprov Sulut selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memberikan proteksi bagi para pekerja berupa jaminan sosial,” kata dia dalam siaran pers, Jumat (20/10) di Manado.
Melalui kesempatan itu, Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengucapkan selamat kepada Pemprov Sulut, karena berhasil menjadi juara nasional Paritrana Award sebanyak empat kali atau quattrick.
Ia berharap, inovasi para kepala daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja terus disebarluaskan.
“Kita terus berupaya agar para pekerja rentan dan semua pekerja bisa terlindungi dan terhindar dari kemiskinan ekstrem,” tuturnya, seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Wapres.
Sementara, Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Untuk mencapai target ini, pemerintah menerapkan tiga strategi kebijakan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kemiskinan.
Menurutnya, salah satu langkah kunci yang akan mendukung pencapaian target tersebut, adalah perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga menjangkau masyarakat miskin ekstrem.
“Relevan dengan upaya ini, perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentu harus didorong agar mencakup masyarakat miskin ekstrem,” ungkap dia, yang hadir didampingi Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi, Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Staf Khusus Wapres, Zumrotul Mukaffa.
Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa upaya memperluas cakupan kepesertaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia bertumpu pada peran aktif berbagai pemangku kepentingan.
Untuk itu, ia meminta agar berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya mendapat laporan bahwa kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja informal masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024,” ujarnya.
Selain itu, Ma’ruf juga menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga dan pemda segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat.
“Tingkat kepesertaan untuk kategori perempuan dan penyandang disabilitas juga masih sangat rendah. Ke depan, saya minta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didorong agar lebih responsif dan inklusif,” pintanya.
Tidak hanya itu, disamping pelayanan prima, ia juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan manajemen dana jaminan sosial secara tepat.
“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, tetapi juga mengelola dana jaminan sosial dengan prinsip kehati-hatian, demi kepentingan seluruh peserta program jaminan sosial,” tukas Amin.
Dirinya mengapresiasi pemda yang telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi sekitar 1,8 juta pekerja rentan dan miskin di wilayahnya dari berbagai risiko kerja.
Adapun pemda yang belum berpartisipasi agar segera melakukan hal serupa untuk perlindungan pekerja rentan.
“Saya juga menyambut baik, kerja sama dari pelaku usaha yang telah mendukung Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Gerakan ini agar dijaga keberlanjutannya, sekaligus diperluas jangkauannya,” tutur dia.
Akhirnya, orang nomor dua RI ini pun menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan UKM yang menerima anugerah Paritrana Award 2023.
Harapannya, semoga penghargaan ini semakin memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, termasuk pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong penguatan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia, guna memastikan seluruh pekerja dan keluarganya terlindungi dari berbagai risiko dan kerentanan,” pungkas dia dalam acara yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Ketua Dewan Pengawas, Jajaran Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award, serta para penerima penghargaan Paritrana Award.
(*/Rev)
