JAKARTA | PRONEWSNUSANTARA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) yang mencapai Rp700 miliar. Meski anggaran besar telah dialokasikan, PDN tetap rentan terhadap peretasan.
“Patut diduga ada penyelewengan dan oknum tidak kompeten di PDN. Aparat hukum seperti Polri, KPK, dan Kejagung perlu menyelidiki dugaan ini,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (30/6/2024).
Sahroni, legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III, menyatakan keheranannya atas kinerja pihak terkait yang tidak mampu mengamankan PDN meski didukung anggaran besar.
“Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?” tegasnya.
Ia meminta pejabat terkait untuk meningkatkan pengamanan PDN agar kejadian serupa tidak terulang. “Negara kita tidak boleh dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” kata Sahroni.
Sahroni menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. “Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Kominfo sebagai salah satu lembaga dengan anggaran belanja terbesar, mencapai Rp4,9 triliun hingga Mei 2024. Anggaran ini termasuk Rp1,6 triliun untuk pemeliharaan BTS 4G dan Rp700 miliar untuk pemeliharaan data center nasional.
[**/IND]
- Ahmad Sahroni Desak Aparat Selidiki Anggaran Rp700 Miliar untuk Pusat Data Nasional
- DPR
- DPR RI
- DPR RI dan Parlemen Inggris Bahas Transisi Energi di IPU Bali
- DPR-RI
- Gedung DPR RI
- Jakarta
- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
- Komisi III DPR RI
- Komisi X DPR RI
- rapat kerja Komisi I DPR RI bersama BSSN dan Kemenkominfo di Ruang Rapat Komisi I DPR RI
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) yang mencapai Rp700 miliar