Wenny Lumentut menyebutkan sekitar 200 tenaga non-ASN diangkat tanpa mengikuti ketentuan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang bisa menjadi indikasi politisasi anggaran.
Caroll Senduk kembali mencoba membela diri dengan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tomohon telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebelas kali berturut-turut.
Ia menyebut pencapaian ini sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinannya berjalan baik dan sesuai dengan aturan.
“Penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran Pemkot Tomohon sudah sesuai mekanisme,” jelas Caroll Senduk.
Namun, penjelasan tersebut tidak mampu membendung kritik tajam dari WLMM. Wenny Lumentut menegaskan bahwa penghargaan WTP tidak serta-merta mencerminkan keadilan dalam distribusi tunjangan ASN maupun transparansi penggunaan anggaran.
Debat publik ini menjadi momen yang krusial bagi ketiga paslon untuk memaparkan visi dan misinya.
Selain WLMM dan Caroll-Sendy, Paslon nomor urut 1, Micky Wenur-Cherly Mantiri, juga mengutarakan pentingnya reformasi dalam sistem pelayanan publik dan manajemen ASN yang lebih transparan.
Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara Pilkada Tomohon 2024, debat ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi rekam jejak para kandidat.
Paslon WLMM yang datang dengan janji perubahan, transparansi, dan akuntabilitas berhasil menarik perhatian publik dengan argumen-argumen kritisnya.
Akankah masyarakat Tomohon memilih perubahan yang dijanjikan oleh Wenny Lumentut-Michael Mait, atau tetap mempertahankan petahana? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
[**/ARP]
