MANADO|ProNews.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Provinsi Sulawesi Utara menghentikan publikasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
“Melihat situasi sekaligus instruksi Sekjen DPP Partai Demokrat, kami tegaskan kepada seluruh kader menghentikan publikasi Anies,” kata Sekretaris DPD PD Prov. Sulut, Billy Lombok, Jumat (01/09).
Ia menyatakan, akan menunggu hasil rapat majelis tinggi untuk menentukan arah politik di pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.
“Sesuai aturan Partai Demokrat, majelis tinggi partai yang akan memutuskan. Makanya kami tunggu hasil rapat mejelis tinggi partai dan instruksi DPP Partai Demokrat,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini, dilakukan setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD, Teuku Riefky Harsya, memberikan keterangan pers secara tertulis perkembangan terkini terkait koalisi perubahan, Kamis (31/08) lalu.
Melalui keterangan itu, Partai Demokrat membeberkan kronologi gagalnya ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Anies disebut akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.
Teuku mengatakan, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi.
Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies Baswedan dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” katanya.
Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
“Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” jelas dia.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulut, Victor Mailangkay menyebutkan, pihaknya siap mendukung keputusan partai.
Termasuk, lanjut dia, terkait penunjukan Capres dan Cawapres.
“Saya belum terima info itu (koalisi dengan PKB). Tapi, apa pun yang diputuskan oleh Ketua Umum DPP NasDem, pak Surya Paloh, maka jajaran Partai NasDem Sulut tegak lurus mendukung dan menjalankannya,” kata Victor.
Diakuinya, keputusan koalisi bersama PKB tersebut, memang belum sampai ke NasDem Sulut.
Sehingga, ia tidak bisa memberikan komentar lebih.
Mailangkay kembali menegaskan, tetap pada posisi menunggu arahan dari DPP terkait dengan keputusan koalisi tersebut.
Akan tetapi, dirinya tetap selalu siap untuk melakukan sosialisasi semua keputusan partai di wilayah Sulut.
“Yang pasti, kalau keputusannya sudah ada, kami akan langsung mensosialisasikannya kepada semua kader dan nantinya akan disosialisasikan ke masyarakat di Sulut,” pungkas dia.
(*/Rev)
