MINAHASA|PRONEWSNUSANTARA- Minahasa telah kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Minahasa Tahun Anggaran 2023, untuk kali ke-10.
Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD Minahasa, Denny Kalangi, menerima buku LHP ini langsung dari Kepala BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara, Dr. Arief Fadillah SE MM CSFA, di ruang rapat Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Jln. 17 Agustus, Kota Manado, pada Jumat (31/05) sore.
“Pada saat penyerahan Buku LHP, hadir pula Sekretaris Daerah Dr. Lynda D Watania MM, yang memberikan tanggapannya terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dr. Lynda menyatakan bahwa penerimaan Opini WTP mencerminkan penghargaan atas pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Minahasa dianggap telah berhasil melakukan tata kelola keuangan dan aset sesuai dengan peraturan per Undang Undang yang berlaku.
Dr. Lynda juga menjelaskan bahwa Opini WTP juga menjadi dorongan bagi daerah untuk menyelesaikan beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang harus dituntaskan oleh instansi terkait.
Dengan demikian, Opini WTP bukan hanya sebagai pengakuan atas kinerja yang ada, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.” Terang Dr. Lynda.
Sejarah Karir Dr. Lynda D Watania MM.
Dilansir dari wkipedia.org, Dr. Lynda memang memulai karir pegawainya di Kabupaten Minahasa pada tahun 1991 yang saat itu belum dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota.
Tugas pertamanya sebagai pegawai negeri sipil di Kecamatan Tompaso pada tahun 1991.
Kemudian tahun 1992 Dia ditempatkan sebagai staf di Kantor Bupati Minahasa.
Tahun 1995, Dr. Lynda memulai karirnya di Provinsi Sulawesi Utara Staf Biro Kepegawaian Pemprov Sulut lalu menjabat Kasub Mutasi Jabatan Biro Kepegawaian Pemprov Sulut tahun 1997.
Masih di Pemprov Sulut, tahun 2006, Dr. Lynda menjabat Kasubid Mutasi Jabatan/Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Tahun 2010, Dia dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulut, Kepala Biro Ekonomi tahun 2013, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas tahun 2014.
Tahun 2015, Dr. Lynda menjabat Kepala BKPM Pemprov Sulut, tahun 2017 sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, tahun 2018 menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sulut.
Sebelum dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Dr. Lynda yang juga merupakan lulusan Lemhanas RI ini, sempat menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil-KB Sulut.
[**/arp]
