Namun, ia menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel.
“Sebagai anggota Komisi I DPR, saya menekankan pentingnya penanganan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga terbuka. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amelia menegaskan bahwa sanksi tegas harus diberikan kepada pelaku. Pemecatan, menurutnya, harus dilakukan secara terbuka sebagai bentuk kedisiplinan dan akuntabilitas.
“Penegakan hukum yang sesuai undang-undang dan independensi badan peradilan militer menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ketegasan ini juga penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi di tubuh TNI,” tambah legislator dari Dapil Jawa Tengah VII itu.
Kasus ini, menurut Amelia, menjadi pengingat bagi institusi TNI untuk terus meningkatkan sistem pengawasan, terutama terhadap penggunaan senjata oleh anggotanya.
Ia berharap evaluasi ini dapat menghasilkan perubahan sistemik yang mampu mencegah terulangnya kejadian serupa.
Amelia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah-langkah perbaikan di lingkungan TNI demi menciptakan institusi militer yang lebih profesional dan berintegritas.
“Dengan transparansi, disiplin tinggi, dan penegakan hukum yang adil, kita bisa membangun kepercayaan publik terhadap TNI sebagai garda terdepan penjaga keamanan negara,” pungkasnya.
[**/ML]
