MANADO|ProNews.id – Masa jabatan lima Kepala Daerah (Kada) di Provinsi Sulawesi Utara, akan segera berakhir pada tanggal 25 September 2023.
Kelima daerah itu, yakni; Kabupaten Minahasa, Kab. Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu.
Mereka termasuk diantara 170 Kada se-Indonesia hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 lalu, yaitu; 17 Gubernur, 115 Bupati, dan 38 Walikota, yang habis periode tugasnya di tahun ini.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, maka diangkat penjabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada 2024 mendatang.
Jadi, posisi pimpinan pada 5 kab/kota di Prov. Sulut tersebut, perlu diisi oleh Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota paling lambat Senin (25/09).
Berkaitan hal itu, hingga kini memang belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, terkait siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan dimaksud.
Informasi yang pasti, hanya soal pelaksanaan pelantikannya.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve HA Kepel, ST, M.Si menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat pembahasan persiapan pelantikan, yang dijadwalkan pada hari Senin / 25 September 2023.
“Disepakati pelantikan di gelar di Aula Mapalus. Kita akan undang Forkopimda, Dewan Kabupaten Kota, Sekda Kabupaten Kota dan Keluarga,” ucap dia.
Namun demikian, nama-nama calon penjabat, sudah beredar.
Khusus di Kab. Minahasa, awalnya -beberapa bulan lalu- muncul nama Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Prov. Sulut -saat itu-, dr. Kartika Devi Tanos, MARS (kini Staf Ahli Gubernur), Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Sulut, Dr. Denny Mangala, M.Si, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut -saat itu-, Dr. Femmy J. Suluh, M.Si (kini Kadis Pendidikan Daerah).
Kemudian, belakangan menguat nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si, Kepala Biro Pengadaan dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sulut, Weldie Ruddy Poli, SP., MA, dan Kadis Perhubungan Daerah Sulut, Izak Robert Paul Rey, SE., M.Si.
Akhirnya, mengkristal ke satu nama, yakni Jemmy Stani Kumendong (JSK).
Apalagi, saat hadir pada acara penganugerahan Doktor Kehormatan Honoris Causa (HC) kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Kamis (21/09) lalu, tampak ia berfoto “mesra” bersama Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, yang bakal digantikannya, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si., IPU, ASEAN.Eng dan Dr. (HC) Robby Dondokambey, S.Si., MM., MAP.
Semakin pasti, ketika foto JSK bersama 4 kandidat penjabat bupati/walikota lainnya, yang sedang ikut gladi bersih persiapan pelantikan, beredar luas di WhatsApp Grup, Sabtu (23/09).
Dari foto itu, gladi bersih yang dia ikuti, diperkirakan berlangsung pada hari Jumat (22/09) sore di gedung Mapalus Kantor Gubernur.
Terlihat, dirinya berdiri sejajar bersama 4 pejabat eselon II Sulut lainnya, yakni; Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ir. Ronald TA Sorongan, M.Si (calon Pj. Bupati Mitra), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Drs. Joy EB Oroh (Bupati Kep. Sitaro), Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD), Sirajudin Lasena, SE M.Ec.Dev (Bupati Bolmut), dan Asisten II Perekenomian dan Pembangunan Setda, Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si (Walikota Kotamobagu).
Kepastian, akhirnya didapat dari pernyataan Gubernur Sulut.
“Sudah, sudah ada SK-nya,” ungkap Prof. (HC) Dr. (HC) Olly Dondokambey, SE, usai membuka pameran pembangunan dan pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Prov. Sulut, Sabtu (23/09) malam.
Ia pun menegaskan, mereka yang mengikuti gladi, sudah dipastikan bakal mengisi posisi penjabat Kada.
“Sudah so fix. Yang gladi itu (para penjabat). Makanya di gladi kelima orang itu,” tandasnya.
Melengkapi kepastian tersebut, tiga bakal penjabat diantaranya yang penganut Kristen; Kumendong, Sorongan, dan Oroh, mengikuti doa pengutusan di GMIM Nafiri Pangolombian, Kota Tomohon, Minggu (24/09) siang.
Ketiganya diboyong Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Drs. Steven OE Kandouw, saat menghadiri ibadah syukur HUT ke-165 jemaat setempat.
Usai diperkenalkan Wagub, JSK Cs didoakan Pdt. Lucky Tumbelaka bersama jemaat.
“Kita doakan, agar tetap menjadi terang dan garam dunia, saat memimpin daerah,” kata Kandouw.
Lalu, bagaimana perjalanan karir seorang Jemmy Stani Kumendong, hingga dipercayakan menjadi Pj. Bupati Minahasa sampai dengan dilantiknya Kada terpilih hasil Pilkada 2024 nanti.
Dirangkum dari berbagai sumber, pria kelahiran 12 Juni 1970 ini, merupakan birokrat lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang sudah berpengalaman memegang beragam jabatan strategis di lingkup Pemprov Sulut.
Sebelum ditugaskan sebagai Kepala BKD Sulut -menggantikan Femmy Suluh- sejak 26 Juli 2023 lalu, ia mulai merasakan kedudukan di eselon IIA, dengan menjabat Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) Sulut pada 26 November 2021.
Tercatat sekitar 7 tahun lebih, dirinya berkutat di eselon IIB, setelah dilantik menjadi Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Sulut pada 14 Oktober 2014 di era kepemimpinan Gubernur Alm. Dr. Drs. Sinyo Harry Sarundajang dan Wagub Dr. Djouhari Kansil, M.Pd.
Sebab, di tahun 2016 -awal periode pertama pemerintahan Olly Dondokambey & Steven Kandouw (ODSK)-, Jemmy hanya berpindah biro sebagai Karo Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat (Perhubmas).
Kemudian, lanjut berturut-turut ke biro yang hanya berubah nama, yakni Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Karo Pemerintahan hingga November 2021.
Tapi, sebelumnya itu, dia sempat mencatat “sejarah baru” dengan jabatan terakhirnya di eselon III sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat Biro Perhubmas.
Hanya 6 bulan memimpin bagian yang banyak berurusan dengan para awak media tersebut, dirinya menjadi Kabag Hubmas pertama yang dipromosikan ke eselon II.
Selain itu, ada prestasi lebih membanggakan lagi, yang berhasil dicapai Kumendong sejak mengawali pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kantor Gubernur di Biro Organisasi.
Karya gemilang dia yang diakui hingga di tingkat nasional, dan menjadikannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi, adalah inovasi menciptakan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah elektronik atau e-LPPD.
Hasil inovasi tersebut, mengantarkan pamong handal kabinet ODSK ini, mendapat penilaian terbaik di Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan (PIM) II Angkatan XII tahun 2018.
Proyek e-LPPD ini, mendapat predikat sangat memuaskan, ketika diuji di hadapan tim penguji yang diketuai Dr. Makhdum Priyatno, MA di Gedung Melati milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Prov. Bali, kawasan Hayam Wuruk 152 Sanur, Bali.
Sempat diwarnai sedikit kendala teknis, namun dia segera menguasai situasi, dan mulai memaparkan hasil inovasinya dalam proyek perubahan e-LPPD.
Doktor lulusan Universitas Brawijaya (Unibra) Malang ini mengatakan, e-LPPD merupakan proyek inovasi yang bertujuan mempermudah ASN terkait dalam pengisian data LPPD secara manual, mengurangi faktor human error, serta membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi kontrol atas kinerja perangkat daerah (PD).
Proyek ini, hasil pemikiran berdasarkan kepercayaan yang diberikan pimpinan untuk berinovasi.
Sebagai PNS, ia dituntut untuk berlari mengejar gerak cepat Gubernur dan Wagub.
Dasar inovasinya, menurut hasil evaluasi, LPPD cenderung menurun dalam grafik di lima tahun terakhir.
“Sebuah hasil yang berbanding terbalik dengan fakta pembangunan Sulut, yang terus berkembang pesat di lapangan,” ujar putra Kakas peraih emas Tenis Meja eksekutif pada Pekan Olah Raga (POR) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 tingkat nasional ini.
Beberapa catatan dari penguji terhadap hasil karyanya, yakni inovasi sesuai rancangan proyek perubahan, proyek perubahan berguna untuk provinsi, tidak hanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Rancangan proyek perubahan ini, bisa berhasil berkat kerja keras bersama, serta dukungan semua pihak, di antaranya rekan kerja pers dan JiPS yang selalu mendukung dalam publikasi, sehingga program E-LPPD ini dapat dikenal oleh stakeholders terkait,” tutur dia, ketika itu.
Suami tercinta dari Djeneke Onibala ini menambahkan, pengembangan sistem e-LPPD ini selangkah lebih maju dibanding daerah lainnya, karena provinsi yang lain belum memiliki sistem yang sama.
“Mungkin juga, karena pemerintah pusat sampai saat ini masih mengarahkan daerah untuk menyusun LPPD secara manual dengan menggunakan pola lama,” katanya.
Program e-LPPD yang digagas ini, lanjut dia, selain memperingkas waktu penyusunan, mampu mengurangi deviasi dalam penyusunan LPPD yang disembabkan human error.
“Bahkan, pimpinan pun dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah melalui statistik kinerja yang ditampilkan dalam aplikasi, sehingga kondisi nyata kinerja dari masing-masing perangkat daerah dapat dipantau dan jika ada kelemahan dapat direkomendasikan kebijakan untuk diperbaiki melalui penguatan penganggaran dalam program kegiatan,” tutur alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Sementara, Priyatno selaku ketua tim penguji menitipkan, agar proyek ini terus dikawal pelaksanaannya untuk jangka panjang.
“Karena dapat diproyeksikan bahwa inovasi ini sangat berguna bahkan mampu membawa perubahan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke depan yang semakin hebat,” terangnya.
Sisi lain, Asisten I Setprov Sulut, Edison Humiang mengatakan, inovasi ini telah ditetapkan dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut 2019, untuk terus dikembangkan menjadi terintegrasi dengan program pemerintah yang serupa.
“Semisal, Simda dan Sipeg, dan penerapannya akan dikawal hingga menjadi percontohan bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sulut,” ujdiamankan Setda Kota Bitung ini.
(*/Rev)
