JAKARTA|ProNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara, Komjen Pol. Drs. Nana Sudjana, MM sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), menggantikan H. Ganjar Pranowo, SH., MIP yang habis masa jabatannya pada 5 September 2023 mendatang.
Penunjukan Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ini sebagai Pj Gubernur Jateng, sesuai dengan keputusan rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi pada Kamis (31/08).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si membenarkan hal tersebut.
“Ya, (rapat) jam 15.00 WIB,” katanya kepada media, Jumat (01/09), seperti dilansir dari Suara.com.
Ia juga mengonfirmasi daftar 10 nama Pj Gubernur, pengganti Kepala Daerah yang akan berakhir masa baktinya pada September 2023 ini, yang sudah ramai beredar di kalangan wartawan.
Kesepuluh nama dimaksud, terdiri dari: 1. Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ridwan Kamil, yang akan habis periode pada Selasa (05/09) mendatang, 2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan, 3. Irtama Setjen DPR dan mantan Wakapolda Jabar, Kapolda Metro, Kapolda Sulut, dan Kapolda Sulsel, Nana Sudjana, sebagai Pj Gubernur Jateng, 4. Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua menjadi Pj Gubernur Papua, 5. Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Hassanudin menjadi Pj Gubernur Sumut, 6. Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali menggantikan Wayan Koster, 7. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, 8. Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, 9. Pj Gubernur Kalbar Harrison Azroi, 10. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi.
Lantas, seperti apakah profil Nana Sudjana yang menggantikan Ganjar Pranowo?Diketahui, Nana lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 26 Maret 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988, seangkatan dengan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis dan Wakapolri, Komjen Gatot Edy Pramono.
Selama berkiprah di Polri, kerap ditempatkan di bidang intelijen. Setelah lulus dari Akpol, dirinya ditugaskan di Polresta Yogyakarta selama beberapa tahun, dan di tahun 2001, dipindahtugaskan ke Polres Metro Jakarta Barat.
Kemudian, Sujana sempat menjadi Kapolres Probolinggo (2006), Wakapolwiltabes Surabaya (2008), Analis Utama Tk III Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri, kemudian Kapolres Surakarta (2010).
Saat dipercaya menjadi Kapolrestabes Surakarta, Jokowi masih menduduki jabatan sebagai Walikota Solo.
Tak hanya itu, dia juga pernah diamanahkan mengemban tugas sebagai Dirintelkam Polda Jawa Tengah (2011), Analis Utama Tk I Baintelkam Polri (2012), Analis Kebijakan Madya Bidang Ekonomi Baintelkam Polri (2013), dan Dirintelkam Polda Jawa Timur (2014).
Karir seketika melejit dan ditunjuk sebagai Wakapolda Jambi di tahun 2015, kemudian Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2016.
Tidak lama setelah itu, dirinya dirotasi sebagai Direktur Politik Baintelkam Polri.
Tiga tahun berselang, tepatnya pada bulan April 2019, diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hanya satu tahun menjabat, pada Januari 2020, Nana kembali ditempatkan di Ibu Kota untuk menduduki jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya.
Namun, belum satu tahun menjabat, ia dicopot dari jabatannya pada 16 November 2020.
Pencopotan disebut-sebut, karena kesalahan Nana yang lalai dalam penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah yang ia tangani.
Dirinya pun dimutasi menjadi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri, menggantikan Gatot Eddy Pramono yang diangkat menjadi Wakapolri.
Padahal, sebelumnya sempat digadang-gadang menjadi calon Kapolri untuk menggantikan Idham Azis yang pensiun pada awal bulan Januari 2021.
Namun, akhirnya Presiden Jokowi menunjuk Listyo Sigit Prabowo sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Meski demikian, karir Sujana tidaklah redup, terus berlanjut sampai pada bulan Februari 2021, ditunjuk menjadi Kapolda Sulut.
Delapan bulan berselang, tepatnya pada bulan Oktober 2021, ia dirotasi sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.
Ini menjadi jabatannya yang terakhir di kepolisian, sebelum diangkat sebagai Irtama Setjen DPR RI pada 5 April 2023 lalu.
Kini, Nana sudah pensiun dari Polri dengan pangkat terakhirnya, yakni komisaris jenderal atau jenderal bintang tiga.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun mengucapkan selamat datang kepada Nana Sujana sebagai Pj Gubernur Jateng.
Menurutnya, Nana memiliki kapasitas yang mumpuni untuk bisa memimpin Jateng.
“Ya selamat datang, saya kira Presiden juga sudah memilih, beliau sudah punya pengalaman yang cukup bagus, hari ini sebagai Komjen,” tutur dia, saat ditemui media, Jumat (01/09) di Keuskupan Agung Semarang, Jateng.
Menurut Ganjar, penggantinya sangat paham apa yang mesti dilakukan dalam konteks governance.
“Pas lah, beliau polisi, punya pengalaman penegakan hukum, punya pengalaman sebagai auditor gitu kan. Semoga in line,” tandas dia.
Itu sebabnya, Pranowo berharap, Sujana tak korupsi dan dapat meneruskan program yang telah berjalan.
Dimintanya juga, agar Pj Gubernur nanti dapat menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.”Mboten korupsi, mboten ngapusinya, insyaallah tetap berjalan, dan kemudian governance dalam pemerintahnya berjalan, layanan masyarakat yang mudah, murah tetap berjalan,” tukas bakal Calon Presiden (Capres) usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sedangkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Sumanto mengaku, belum mendapat kabar resmi dari pusat terkait penunjukan Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jateng.
“Kita belum dapat SK-nya, jadi belum tahu juga,” katanya, saat dikonfirmasi media, Jumat (01/09).
Ia menyebut, sesuai aturan dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, tugas pihaknya sebagai DPRD Jateng hanya mengirimkan tiga nama usulan Pj Gubernur Jateng.
Ketiga nama yang diusulkan, yakni; Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejagung RI, Tony Tribagus Spontana, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Jateng, Sumarno.
“Ya kita belum tahu juga siapa yang kepilih, tapi yang jelas kita kan hanya mengusulkan tiga (nama) menurut aturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 itu DPR melalui ketua dewan mengusulkan tiga nama dengan kemendagri juga tiga,” aku Ketua Deprov Jateng.
Lebih lanjut, kata dia, semua keputusan berada di tangan Pemerintah Pusat, yakni Presiden Joko Widodo.
Hiingga kini pihaknya masih menunggu surat keputusan resminya.
“Ya siapapun (yang terpilih jadi Pj Gubernur Jateng) terserah Presiden, jadi kita belum tahu siapa, karena belum dapat suratnya jadi kepastiannya nanti tanggal 5 (September 2023),” ujar Sumanto.
Ia mengaku, jika sudah ada SK resmi dari pusat, akan langsung mengumumkan Pj Gubernur Jateng.
“Belum ada suratnya. Jadi kita mau konfirmasi kan belum bisa. Nanti kalau sudah ada SKnya kita nanti umumkan siapa (yang menjadi Pj Gubernur Jateng),” tegasnya.
Terpisah, Sekdaprov Jateng, Sumarno saat dikonfirmasi juga mengatakan hal senada.
“Kami belum menerima informasi resmi,” katanya.
Kendati demikian, ia mengaku bahwa serah terima jabatan Pj Gubernur Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 6 September 2023 di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
“Sertijab iya rencana tanggal 6 (September 2023),” tandas Sumarno.
(*/Rev)
