MINAHASA– Kapolda Sulawesi Utara, Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Sulut atas tindakannya yang berani dalam membongkar dugaan kasus korupsi di wilayah tersebut.
Dukungan ini semakin kuat seiring dengan langkah tegas Kapolda dalam menangani sejumlah kasus yang sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberantas korupsi secara efektif.
Kini, perhatian publik tertuju pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tondano yang terletak di Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa.
RSUD ini dibangun dengan anggaran yang fantastis, mencapai Rp 120 miliar, yang dibiayai melalui pinjaman dari Bank SulutGo dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa.
Kualitas bangunan RSUD Tondano menjadi sorotan, dengan berbagai pihak meragukan standar konstruksi yang telah dibangun, terutama mengingat besarnya anggaran yang digunakan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item dalam proyek tersebut.
Berdasarkan rekomendasi BPK, pihak rekanan proyek diwajibkan mengembalikan nilai kekurangan volume pekerjaan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
Ketua Lembaga Investigasi dan Tim Pemberantasan Korupsi (LI-TPK), Bambang, menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. “Angka temuan ini bukan sedikit.
Meskipun mereka telah mengembalikan kerugian negara, kami minta Bapak Kapolda Sulut untuk tetap mengusut permasalahan yang terjadi pada proyek ini,” ujarnya.
Dengan adanya dukungan masyarakat dan pengawasan yang ketat, diharapkan Kapolda Sulut dapat melanjutkan investigasi ini dengan penuh ketegasan.
Kasus RSUD Tondano menjadi salah satu contoh nyata perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Masyarakat Sulut menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi tidak dibiarkan tanpa tindakan dan agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat pulih.
[**/IND]
