JAKARTA| PRONEWSNUSANTARA— Pemprov DKI Jakarta sedang menghitung kekurangan jumlah guru akibat kebijakan “cleansing” yang memangkas jumlah guru honorer. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan perhitungan ini dilakukan untuk menemukan solusi, termasuk reposisi guru yang kelebihan di satu bidang ke sekolah yang kekurangan.
“Lagi dihitung, lagi dihitung dengan adanya pertemuan kepala sekolah ini,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media usai pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/24)
Ia menekankan bahwa sekitar 4.000 guru honorer yang terdampak akan diprioritaskan dalam data induk pokok pendidikan (Dapodik) untuk mengikuti program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu, guru honorer bisa mengikuti program Kontrak Kerja Individu (KKI) yang akan digelar Agustus 2024 dengan kuota 1.700 tanpa harus memiliki Dapodik.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengingatkan bahwa guru honorer harus terdata dalam Dapodik dan bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), meski memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
[**/IND]
- Adapun para guru honorer ini digaji dari dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyatakan bahwa pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memiliki tugas penting dalam sektor pendidikan
- Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan masih adanya beberapa persoalan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan
- Aparatur sipil negara (ASN)
- Biaya pendidikan
- Data induk pokok pendidikan (Dapodik)
- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan kebijakan ‘cleansing’ terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK
- Fahmi berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat membawa perubahan signifikan dalam sektor pendidikan
- guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia
- Guru
- Guru honored
- Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan para Menteri Pendidikan dari berbagai era
- integral dari sistem pendidikan di Indonesia
- Jakarta
- Jakarta timur
- Kami (Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X) menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah memberikan masukan
- Kekurangan Guru Akibat Kebijakan "Cleansing" di DKI Jakarta
- ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan pemerintah daerah memenuhi kualitas guru dan fasilitas pendidikan bagi siswa
- Kontrak Kerja Individu (KKI)
- kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan) dan kedua fasilitas dan sarana prasarana sekolah
- Menurut Gus Muhaimin usulan tersebut dapat mengurangi minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi
- Nasib Guru saat ini
- Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
- Pemprov DKI Jakarta sedang menghitung kekurangan jumlah guru
- Pendidikan
- Pendidikan di Indonesia
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan perhitungan ini dilakukan untuk menemukan solusi
- Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengingatkan bahwa guru honorer harus terdata dalam Dapodik
- termasuk reposisi guru yang kelebihan di satu bidang ke sekolah yang kekurangan
