Hal ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelaksana proyek dan mencoreng reputasi perusahaan yang terlibat.

Pemerintah setempat diharapkan segera mengambil tindakan tegas dan menyelidiki secara menyeluruh terkait indikasi korupsi ini.

Partisipasi dinas terkait dalam memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek konstruksi berasal dari sumber yang sah dan memiliki izin yang sesuai sanggatlah penting untuk mencegah korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Keterbukaan dan akuntabilitas harus diutamakan dalam setiap proyek pembangunan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, korupsi dalam proyek konstruksi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Menyikapi masalah ini Ketua LI-TPK Bambang S.S.h, mengatakan, perusahaan maupun perorangan yang membeli material tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.