TOMOHON – Memasuki masa menjelang Pilkada Tomohon 2024, sejumlah oknum mulai memainkan politik identitas yang dinilai dapat memecah belah masyarakat.
Isu sensitif ini tidak hanya beredar di media sosial, tetapi juga muncul di grup WhatsApp masyarakat Tomohon.
Bahkan, seorang oknum wartawan yang diketahui terkait dengan salah satu calon wali kota Tomohon turut terlibat dalam menyebarkan isu ini.
Pada Selasa (30/10/2024), oknum wartawan tersebut secara mengejutkan mengunggah pesan bertuliskan, “#…save GMIM Gubernur harus GMIM, ada Ley… Wali Kota GMIM.”
Unggahan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menganggap politik identitas sangat berpotensi menimbulkan konflik di tengah keberagaman kota Tomohon.
Menyikapi situasi ini, tokoh masyarakat Tomohon, Raffi Tuda Rengkung dan Josua Turangan (Sugeng), mengecam tindakan provokatif tersebut.
Mereka menilai bahwa politik identitas hanya akan mengelompokkan masyarakat berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang pada akhirnya dapat memperdalam jurang perpecahan.
Raffi dan Sugeng mendesak pihak kepolisian agar bertindak tegas dengan memanggil dan memproses secara hukum oknum-oknum yang menyebarkan isu politik identitas menjelang Pilkada.
“Isu politik identitas ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah masyarakat, terutama ketika membawa-bawa isu SARA.
Hal ini tidak sehat bagi demokrasi, sebab dapat memecah belah masyarakat menjadi dua kubu dan memicu konflik,” ujar Raffi Tuda Rengkung, didampingi Josua Turangan.
Keduanya menegaskan agar pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama Pilkada.
Sebagai kota dengan masyarakat yang majemuk, Tomohon sangat rentan terhadap konflik sosial jika isu politik identitas terus dibiarkan.
Masyarakat Tomohon mengharapkan pelaksanaan Pilkada yang damai dan terbebas dari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah.
[**/ARP]
