Untuk mencegah korupsi di tubuh birokrasi, Presiden mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government. Ia percaya, digitalisasi dapat meminimalisir peluang kecurangan, menciptakan pengelolaan anggaran yang bersih, dan memastikan transparansi dalam setiap tahap birokrasi.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah sangat menentukan keberhasilan kita dalam memberantas kebocoran ini,” tambah Prabowo.
Prabowo menyerukan agar Musrenbangnas dijadikan momentum untuk introspeksi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, aparat pemerintah harus menjadikan kegiatan ini sebagai langkah untuk “membersihkan diri.”
“Saya katakan, gunakan Musrenbangnas ini untuk membenahi diri. Aparat pemerintah, yudikatif, dan legislatif harus bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih,” ucapnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi, terutama mereka yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Ia meminta agar vonis yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, tetapi vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Prabowo mengingatkan seluruh aparat pemerintah untuk berkomitmen penuh terhadap integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara.
Menurutnya, pembangunan yang bersih dan transparan adalah fondasi penting untuk mencapai visi besar bangsa.
“Mari kita kembali ke cita-cita 17 Agustus 1945, mewujudkan negara yang adil dan sejahtera,” tutup Presiden.
[**/ML]
