PRONEWS, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025.
Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus penguatan kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan bahwa sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 40 ribu unit rumah untuk MBR. Keberhasilan ini, menurut Maruarar, akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan aset negara seperti tanah sitaan kasus korupsi, aset BLBI, dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kami sedang menyusun skema yang legal, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi MBR yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Skema ini akan mengakomodasi semua pihak, termasuk pekerja sektor informal,” ungkap Maruarar usai rapat.
Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema pembiayaan khusus dirancang agar mereka dapat memiliki rumah.
“Keadilan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang bekerja di sektor informal,” tambah Maruarar.
Pemerintah juga mengumumkan serangkaian kebijakan pro rakyat yang akan segera diterapkan dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya:
- Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen.
- Bentuk Bangunan Gedung (BBG) dihapuskan menjadi 0 persen.
- Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 6 bulan untuk rumah dengan nilai di bawah Rp2 miliar.
“Semua kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat kecil. Arahan Presiden jelas, kebijakan harus berpihak pada rakyat,” tegas Maruarar.
Pemerintah juga mempercepat perizinan pembangunan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dulunya memakan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan di Tangerang, proses ini dapat selesai dalam waktu 4 jam.
“Bapak Presiden menekankan bahwa pelayanan untuk rakyat harus cepat, murah, bahkan gratis bila memungkinkan,” ujar Maruarar.
Langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara juga membuahkan hasil positif berupa meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Pemerintah kini tengah menyiapkan tim untuk menyambut investor dengan prosedur hukum yang jelas dan terarah.
“Prinsipnya adalah saling menghormati dan mengutamakan kepentingan nasional. Kami juga memastikan investasi tersebut memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia,” tutur Maruarar.
Langkah Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat dan melibatkan sektor informal mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial.
Kebijakan pro rakyat ini diharapkan tidak hanya mendorong kesejahteraan masyarakat kecil, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
[**/ML]
