JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah menyelesaikan pembahasan tingkat I bersama pemerintah. RUU ini akan segera dibahas pada rapat paripurna tingkat II yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Ketua Pansus Wihadi mengungkapkan, “Kami telah menyelesaikan pembahasan hari ini dan akan melaporkan kepada pimpinan untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dan dilanjutkan ke paripurna.”
Beberapa perubahan penting dalam RUU ini meliputi proses pendaftaran paten dan penambahan mengenai Sumber Daya Genetik. Menurut Wihadi, hal ini sejalan dengan penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja serta penandatanganan Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik oleh Menteri Hukum dan HAM.
Wihadi menegaskan, “Dengan memasukkan Sumber Daya Genetik dalam UU Paten, kita memudahkan proses pematenan bagi kekayaan intelektual yang ada.” RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran dan memberikan kepastian bagi pemegang paten.
Sebagai RUU inisiatif pemerintah, dokumen ini merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024, dengan pembahasan dimulai sejak penetapan anggota pansus pada 28 Maret 2024.
[**/VOC]
- (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan
- Adapun RUU Daerah Kepulauan ini sudah sekitar 20 tahun dibahas oleh DPR RI dan DPD RI
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendesak untuk segera disahkan
- Anggota BKSAP DPR RI Irine Yudiana Roba Putri
- Anggota DPR
- Anggota DPR dari berbagai fraksi
- Anggota DPR RI
- Anggota DPR RI Mulan Jameela
- Anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra
- Anggota DPRD Kabupaten Minsel
- Anggota DPRD Minahasa
- anggota DPRD Minahasa dari Partai Golkar yang juga baru dilantik. Dengan kehadiran dan interaksi yang penuh keakraban di berbagai wilayah
- Anggota DPRD Tomohon
- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus soal polemik peretasan data di Pusat Data Nasional (PDN)
- Anggota Komisi II DPR RI
- Anggota Komisi III DPR RI
- Anggota Komisi IV DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti
- Gedung Dewan Pers
- Gedung DPD RI
- Gedung dpr
- Gedung DPR RI
- Gedung DPRD Minahasa
- Gedung Dua Lantai
- Jakarta
- RUU Paten Segera Masuk Pembahasan Tingkat II di DPR
