MINAHASA- Polres Minahasa sedang memeriksa sejumlah saksi terkait penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran makan dan minum (Mami) di DPRD Minahasa pada Tahun Anggaran 2022-2023.
Kapolres Minahasa, AKBP S. Sophian, saat dimintai keterangan, belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait dugaan korupsi ini. “Nanti silakan dikonfirmasi ke Kasat Reskrim Minahasa, Dwirianto Tandirerung,” ujarnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kasat Reskrim Minahasa, Dwirianto Tandirerung, belum menanggapi konfirmasi yang diajukan melalui pesan WhatsApp, Rabu (24/7/2024).
Sementara itu, sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Minahasa mengaku telah dua kali menjalani pemeriksaan.
“Kami sudah dua kali diperiksa penyidik Tipikor Polres Minahasa,” tutur salah satu anggota DPRD dan seorang staf di Sekretariat DPRD Minahasa.
Masyarakat Minahasa memberikan dukungan penuh terhadap pengusutan kasus ini dan mendesak agar dugaan korupsi anggaran makan dan minum di DPRD Minahasa diusut tuntas.
Dukungan dari masyarakat menjadi dorongan kuat bagi pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan penyelidikan kasus yang diduga melibatkan oknum DPRD ini.
Kasus dugaan korupsi ini menarik perhatian publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Sejumlah masyarakat Minahasa, seperti Jemmy S (52) dan Deiki P (47) warga Kecamatan Tondano Barat, berharap hasil penyelidikan Polres Minahasa dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
“Polres Minahasa diharapkan dapat bekerja dengan profesional dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintahan dapat terus terjaga,” harap mereka.
Lebih lanjut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Minahasa, Robert Ratulangi, ketika dikonfirmasi tidak menampik adanya pemeriksaan tersebut, namun menegaskan bahwa masalah ini terjadi sebelum masa jabatannya. “Saya baru menjabat Sekwan mulai 2024,” tegas Ratulangi.
Dukungan dari masyarakat serta komitmen pihak kepolisian diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi anggaran makan dan minum DPRD Minahasa.
[**/ARP]
