“Teman-teman, Sekkot dan Kaban Keuangan tidak mau menjawab kapan akan dibayar. Mereka diam saja.
Mereka telah korupsi, teman-teman,” ujar perempuan tersebut yang diikuti oleh puluhan ASN lainnya yang berupaya menuntut hak mereka.
Sorotan Transparansi Keuangan Daerah
Kejadian ini menuai perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKAD Frangky Sondakh belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.
Momentum ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hak ASN, seperti gaji dan TPP, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.
Keterlambatan pembayaran dapat menurunkan kepercayaan pegawai terhadap pengelola anggaran daerah.
Langkah Lanjutan yang Ditunggu Publik
Masyarakat kini menantikan respons Pemkot Bitung untuk menjawab sorotan ini.
Jika tidak segera diatasi, isu ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja ASN dan citra pemerintah daerah.
Tuntutan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen utama dalam pengelolaan keuangan publik.
Pemkot Bitung diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini dan memberikan kejelasan kepada para pegawainya.
[**/IND]
