Wakil Ketua Komisi X DPR RI: Konsep Zonasi PPDB Tidak Efektif, Butuh Formula Baru

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa konsep zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan pendidikan saat ini. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di setiap jenjang pendidikan.

Menurut Dede Yusuf, ketidakcocokan antara jumlah siswa dan daya tampung sekolah menjadi masalah utama. “Jika kita berbicara SD, jumlahnya misalnya 5 juta siswa, namun SMP hanya mampu menampung sekitar 3 juta siswa. Maka ada sekitar 2 juta siswa yang belum tentu mendapatkan sekolah. Demikian juga dari SMP menuju SMA, jumlah sekolahnya kurang,” ujar Dede di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dede Yusuf, yang merupakan politisi Fraksi Partai Demokrat, menyoroti bahwa anggapan adanya sekolah favorit menunjukkan ketidakmampuan pemerintah, baik Kemendikbud maupun pemerintah daerah, dalam menyediakan kualitas guru dan fasilitas pendidikan yang memadai. “Sekolah favorit ditentukan oleh banyak faktor, termasuk sarana-prasarana, akses guru, dan ruang belajar,” paparnya.

Ia menekankan bahwa penerimaan siswa berdasarkan nilai di sekolah favorit masih dianggap tidak adil dan memerlukan formula baru. Meskipun sistem zonasi sudah diterapkan, kenyataannya sekolah favorit masih menjadi incaran siswa dan orang tua. “Diharapkan dengan sistem PPDB dan zonasi, sekolah-sekolah lain di-upgrade agar kualitasnya sama dengan sekolah favorit, sehingga semua sekolah menjadi tujuan siswa,” jelasnya.

Selama delapan tahun terakhir, konsep zonasi dalam PPDB dianggap banyak pihak sebagai konsep yang gagal. Permasalahan ini menjadi topik pembicaraan dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema “Mencari Solusi Menuju PPDB yang Transparan dan Efektif.” Acara ini juga menghadirkan pembicara lain seperti Pengamat Pendidikan Asep Sapaat, Praktisi Media Friederich Batari, dan Asep Subagyo.

Kesimpulannya, Dede Yusuf menegaskan perlunya formula baru untuk sistem penerimaan siswa yang lebih adil dan efektif, serta peningkatan kualitas sekolah secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

[**/IND]