TOMOHON– Debat publik ketiga pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang digelar pada Rabu (13/11/2024) di Ballroom Novotel Manado menjadi ajang diskusi panas antar kandidat.
Ajang ini mempertemukan Paslon nomor urut 1, Micky Wenur-Cherly Mantiri, Paslon nomor urut 2, Wenny Lumentut-Michael Mait (WLMM), serta Paslon nomor urut 3, Caroll Senduk-Sendy Rumayar.
Namun, sorotan utama tertuju pada Paslon WLMM yang berhasil membongkar sejumlah dugaan penyimpangan anggaran dan kebijakan di pemerintahan Kota Tomohon.
Dalam debat yang disiarkan secara langsung ini, pasangan Wenny Lumentut-Michael Mait tampil menekan dengan kritik tajam terkait berbagai isu sensitif.
Caroll Senduk-Sendy Rumayar beberapa kali terlihat kesulitan menjawab serangkaian pertanyaan kritis yang diajukan oleh Wenny Lumentut, sehingga memicu tawa dan sorakan dari para hadirin serta penonton.
Wenny Lumentut menyoroti kebijakan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang dianggap tidak berjalan sesuai harapan.
Salah satu isu yang dibahas adalah kekosongan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) akibat promosi atau pensiun yang tidak diikuti dengan pengisian posisi baru.
“Banyak JFT kosong karena tidak ada fasilitasi uji kompetensi yang memadai. Anggaran pengembangan kompetensi ASN tidak pernah dianggarkan” tegas Wenny Lumentut di tengah debat.
Selain itu, ia juga mengkritisi ketidakadilan dalam pembayaran tunjangan bagi ASN yang dilantik sejak Desember 2021.
Menurut Wenny, hanya dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima pembayaran tunjangan, sementara puluhan SKPD lainnya masih menunggu pencairan hak mereka.
“Bagaimana bisa hanya dua SKPD yang dibayar, sedangkan yang lain tidak? Padahal masa jabatan Walikota saat ini sudah hampir selesai,” tambah Wenny dengan nada tajam.
Pasangan WLMM juga menyingkap dugaan politisasi anggaran melalui pengangkatan tenaga non-ASN di APBD-P 2024.
Berdasarkan data yang mereka himpun, terdapat sekitar 200 tenaga non-ASN yang diangkat tanpa mengikuti ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Pengangkatan ratusan tenaga non-ASN ini tidak sesuai aturan. Ini bisa dianggap sebagai upaya politisasi anggaran untuk kepentingan tertentu, dan hal ini jelas bertentangan dengan regulasi yang ada,” ujar Wenny dengan lantang.
Kritik ini seakan mempertegas dugaan adanya politisasi kebijakan anggaran menjelang akhir masa jabatan petahana.
Di sisi lain, Paslon nomor urut 1, Micky Wenur-Cherly Mantiri, turut menekankan pentingnya reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Mereka sependapat dengan WLMM bahwa pembinaan karir ASN harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, tanpa memandang warna politik.
“Kami akan memastikan adanya pemerintahan yang lebih terbuka, yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon,” ungkap Micky Wenur dalam salah satu sesi debat.
Debat publik ketiga ini tidak hanya menjadi ajang adu gagasan, tetapi juga membuka tabir berbagai persoalan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.
Dengan pemilihan kepala daerah yang semakin dekat, masyarakat Kota Tomohon kini dihadapkan pada pilihan penting: apakah akan memilih perubahan yang ditawarkan oleh WLMM atau tetap melanjutkan kepemimpinan di bawah Caroll Senduk.
Sorotan tajam dari Wenny Lumentut-Michael Mait terhadap kebijakan pemerintahan saat ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak kepada rakyat.
Debat ini menjadi momen krusial yang menunjukkan siapa yang siap membawa perubahan bagi masa depan Tomohon.
Akankah pemilih lebih condong ke arah pembaruan seperti yang dijanjikan WLMM, atau memilih mempertahankan petahana? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan segera terjawab dalam Pilkada 2024.
[**/ARP]
