JAKARTA|ProNews.id – Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun dari Rancangan APBN 2024 yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato kenegaraannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (16/08) di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta.
“Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar Presiden.
Dikatakannya, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitasPAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.
Pemerintah juga, menurut dia, berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
“Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN,” sebut Jokowi.
Anggaran tersebut, lanjutnya, diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Ia menambahkan, untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.
“Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024,” tutur Kepala Negara.
Disebutkan juga, untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun, yang diarahkan untuk: penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Akselerasi pembangunan infrastruktur, katanya, ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, ia menyebut,
Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan.
“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang
diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksipangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani;
percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.
Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, di antaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam,” beber RI1.
Menurutnya, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini, lanjut dia, telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi,” jelas Presiden.
Dikatakannya, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut dia, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas.
“Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat, agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas,” terang Jokowi.
Pelaksanaan reformasi birokrasi, ditegaskannya, harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Ia mengatakan, perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN, dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/
TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” tutur Kepala Negara.
Ditambahkannya, industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum.
(*/Rev)
