TOMOHON– Debat publik ketiga pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang berlangsung pada Rabu (13/11/2024) di Ballroom Novotel Manado, Provinsi Sulawesi Utara, menjadi arena panas yang diwarnai adu argumen tajam antara kandidat.
Momen krusial ini terjadi ketika Paslon nomor urut 2, Wenny Lumentut-Michael Mait (WLMM), secara lugas mengkritik kepemimpinan petahana Caroll Senduk-Sendy Rumayar (Paslon nomor urut 3) terkait berbagai isu strategis dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam sesi tanya jawab, Wenny Lumentut langsung menyorot kekosongan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Pemerintah Kota Tomohon akibat promosi dan pensiun tanpa diikuti pengisian jabatan baru.
Ia mempertanyakan komitmen Caroll Senduk dalam mengelola manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya dalam hal fasilitasi uji kompetensi.
“Banyak JFT kosong karena tidak ada fasilitasi uji kompetensi yang memadai. Anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN tidak pernah dianggarkan selama masa kepemimpinan saat ini,” tegas Wenny Lumentut dengan nada mengkritik di hadapan publik.
Lebih lanjut, Wenny juga menyinggung soal ketidakadilan dalam pembayaran tunjangan bagi ASN yang dilantik sejak Desember 2021.
Ia mengungkapkan bahwa hanya dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima pembayaran tunjangan, sementara puluhan SKPD lainnya tidak mendapatkan hak mereka.
“Bagaimana bisa hanya dua SKPD yang dibayar, sedangkan yang lain diabaikan? Ini jelas menunjukkan ketidakadilan, apalagi masa jabatan Walikota saat ini sudah hampir habis,” tambah Wenny dengan nada penuh ketegasan.
Caroll Senduk Berusaha Menjelaskan, Namun Dinilai Kurang Memadai
Menanggapi serangan bertubi-tubi dari Wenny, Caroll Senduk yang merupakan petahana mencoba menjelaskan bahwa semua kebijakan terkait pengisian jabatan telah mengikuti sistem meritokrasi.
Menurutnya, perekrutan dan promosi ASN di Kota Tomohon sudah sesuai standar yang berlaku dan berlandaskan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja.
“Kami menerapkan sistem meritokrasi yang adil dan transparan. Tomohon bahkan telah menerima penghargaan kategori baik dalam pengelolaan ASN dari Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Caroll Senduk dengan percaya diri.
Namun, jawaban tersebut tampaknya tidak memuaskan Wenny Lumentut.
Ia kembali menegaskan bahwa pertanyaannya tidak berfokus pada sistem perekrutan, melainkan pada tunjangan JFT yang belum dibayarkan selama tiga tahun terakhir.
“Yang saya tanyakan bukan soal perekrutan ASN, tetapi kenapa tunjangan jabatan fungsional di 30 SKPD sejak 2021 tidak dibayarkan sampai sekarang? Jangan tinggalkan catatan buruk, hanya dua SKPD yang dibayar, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Apakah ini keadilan?” tegas Wenny, disambut sorakan penonton.
Pasangan WLMM juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran serius terkait pengangkatan tenaga non-ASN yang dinilai melanggar aturan.
Wenny Lumentut menyebutkan sekitar 200 tenaga non-ASN diangkat tanpa mengikuti ketentuan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang bisa menjadi indikasi politisasi anggaran.
Caroll Senduk kembali mencoba membela diri dengan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tomohon telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebelas kali berturut-turut.
Ia menyebut pencapaian ini sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinannya berjalan baik dan sesuai dengan aturan.
“Penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran Pemkot Tomohon sudah sesuai mekanisme,” jelas Caroll Senduk.
Namun, penjelasan tersebut tidak mampu membendung kritik tajam dari WLMM. Wenny Lumentut menegaskan bahwa penghargaan WTP tidak serta-merta mencerminkan keadilan dalam distribusi tunjangan ASN maupun transparansi penggunaan anggaran.
Debat publik ini menjadi momen yang krusial bagi ketiga paslon untuk memaparkan visi dan misinya.
Selain WLMM dan Caroll-Sendy, Paslon nomor urut 1, Micky Wenur-Cherly Mantiri, juga mengutarakan pentingnya reformasi dalam sistem pelayanan publik dan manajemen ASN yang lebih transparan.
Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara Pilkada Tomohon 2024, debat ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi rekam jejak para kandidat.
Paslon WLMM yang datang dengan janji perubahan, transparansi, dan akuntabilitas berhasil menarik perhatian publik dengan argumen-argumen kritisnya.
Akankah masyarakat Tomohon memilih perubahan yang dijanjikan oleh Wenny Lumentut-Michael Mait, atau tetap mempertahankan petahana? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
[**/ARP]
