TOMOHON|PRONEWSNUSANTARA- Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018.
PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sayangnya di kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, saat ini, Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) PKH yang adalah program Kementrian Sosial RI di Kota Tomohon, diduga mulai dipolitisir seolah merupakan bantuan bansos pribadi dari Walikota Tomohon Caroll Senduk.
Sebut saja salah satu akun Facebook atas nama Siti Aliyah, yang diketahui merupakan pengurus salah satu partai.
“Pada Selasa (4/6), sekitar 13 jam yang lalu, diketahui memposting foto seorang ibu, diduga salah satu warga Tomohon penerima bansos, sedang memegang beras yang diduga bansos PKH, dengan mengangkat simbol jari C.
Diketahui, simbol jari C, saat ini menjadi simbol yang identik dipakai oleh para pendukung Caroll Senduk, yang oleh PDI Perjuangan telah diumumkan menjadi calon Walikota Tomohon petahana.
Siti Aliyah sang pemilik akun, bahkan ikut menambahkan caption di foto tersebut yaitu “Dengan Ceria ini ibu penerima bansos”.
Adapun kata Ceria, kini identik dengan singkatan Caroll Senduk dan Rini Tamuntuan .
Sementara itu tokoh masyarakat kota Tomohon Josis Ngantung menilai, jika terbukti penyaluran Bansos PKH di Kota Tomohon mulai di Politisir, hal ini sangat merugikan perkembangan demokrasi politik kita”, jelas Josis Ngantung.
“Bahkan ada 5 kerugian masyarakat, yaitu; pertama, terjadi penyimpangan modal sosial karena kita kehilangan pendidikan politik, kedua, memunculkan kecemburuan sosial, ketiga, bakal calon lain dirugikan, keempat, muncul perasangka, melahirkan politik negatif, bahkan curiga pada penyelenggara, dan kelima, menggerus kepedulian sosial”, lanjutnya.
Saat ini banyak informasi yang diterima lantaran warga kurang mampu justru masih ada yang luput dari pendataan penerima bantuan.
Jangan sampai PKH ini menjadi alat intimidasi, apa lagi sampai adanya pengancaman saat menyalurkan bantuan demi kepentingan calon tertentu, yang harusnya menerima, tapi tidak dapat,” ungkapnya pada Selasa, (4/6) malam.
Mantan staf khusus Walikota Tomohon Caroll Senduk itu menyarankan, agar pendataan benar-benar dilakukan dengan baik, dan jangan di politisir.
Agar penerima PKH bisa merata di masyarakat yang memang sangat membutuhkan,” harapnya.
Sayangnya sampai berita ini diturunkan, Kepala Dinas Sosial Kota Tomohon, Thomly Lasut, belum berhasil dikonfirmasi.
“Bahkan saat awak media ini mencoba mendatangi Kantor Dinas Sosial dan mengonfirmasi langsung lewat nomor telepon pribadi di (+62813400****), yang bersangkutan selaku kepala Dinas Sosial Kota Tomohon, belum berhasil dikonfirmasi lebih lanjut.
[**/arp]
