Pawai Pembangunan Kota Tomohon 2024 Picu Keluhan: Float SKPD Digabung, Kelurahan Terbebani?

TOMOHON- Rencana pelaksanaan Pawai Pembangunan Kota Tomohon dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Selasa, 20 Agustus 2024, Pemerintah Tomohon di bawah kepemimpinan Walikota Caroll J.A Senduk, menuai kritikan dari berbagai pihak.

Kebijakan penggabungan float kendaraan hias dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memicu kekhawatiran akan berkurangnya kemeriahan acara serta ketidakadilan, terutama bagi kelurahan yang merasa terbebani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa SKPD akan digabung dalam satu float.

Contohnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) digabung dengan BPBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) digabung dengan Dinas Koperasi, Dinas Sosial digabung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Disdukcapil digabung dengan Inspektorat.

Penggabungan lainnya juga terjadi antara DPMPTSP dan Diskominfo, Dispar dan Dinas Arsip, serta Satpol PP dan Dispora.

Yang menjadi sorotan utama adalah kewajiban bagi setiap kelurahan untuk menyiapkan float kendaraan hias secara mandiri, meskipun anggaran mereka sudah sangat terbatas.

Di sisi lain, kecamatan dan bagian-bagian di Pemerintah Kota Tomohon tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam pawai ini, meski beberapa dinas dengan anggaran lebih besar justru digabung dalam satu float.

“Sementara kami di kelurahan yang anggarannya sudah menipis bahkan hampir habis, diwajibkan ikut masing-masing.

Ini tidak adil,” ungkap seorang sumber yang enggan disebut namanya.

Keanehan lainnya adalah ketidakterlibatan kecamatan dan bagian Setda yang memiliki anggaran lebih besar.

“Aneh sekali, bagian yang seharusnya bisa berkontribusi malah tidak dilibatkan,” lanjutnya.

Sumber terpercaya lainnya menambahkan bahwa pada pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2024 dan pawai bocah sebelumnya, para Linmas yang berjaga siang dan malam tidak mendapat anggaran konsumsi yang memadai.

“Anggaran ini sebenarnya ditanggulangi oleh lurah.

Namun, mungkin saja mereka takut bersuara di media,” ujar sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Walikota Tomohon Caroll Senduk melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.

Sementara itu sejumlah masyarakat berharap agar kebijakan dalam pelaksanaan pawai ini dapat ditinjau ulang agar tercipta keadilan dan pemerataan beban tugas, terutama bagi kelurahan yang mengalami keterbatasan anggaran.

[**/ARP]