TOMOHON- Penyaluran Beasiswa Penyelesaian Studi Strata 1 (S1) yang dijanjikan Pemerintah Kota Tomohon menjadi sorotan setelah mengalami penundaan.
Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah usai, hingga kini dana beasiswa belum juga dicairkan, memicu kekecewaan mahasiswa calon penerima.
Program beasiswa ini menyasar mahasiswa warga Kota Tomohon yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi di universitas terakreditasi minimal B.
Pendaftaran telah dibuka pada 7-15 November 2024 dengan persyaratan yang telah dipenuhi oleh para calon penerima.
Namun, melalui pemberitahuan resmi tertanggal 22 November 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon menyatakan pencairan beasiswa akan dilakukan setelah Pilkada sebagai upaya menghindari dugaan politisasi anggaran.
Sayangnya, pascapilkada, janji tersebut tak kunjung terealisasi.
Mahasiswa yang sebelumnya aktif berkomunikasi dalam grup khusus kini menghadapi keterbatasan akses setelah grup tersebut dibatasi hanya untuk admin. Kondisi ini semakin memicu keresahan.
“Awalnya ada info bahwa pencairan akan dilakukan setelah Pilkada.
Sekarang Pilkada sudah selesai, tapi tidak ada kabar.
Ketika kami bertanya di grup, malah akses anggota ditutup,” ujar salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.
Minimnya kejelasan pencairan dana membuat mahasiswa menumpahkan keresahan mereka di media sosial.
Namun, upaya ini belum membuahkan tanggapan memadai dari pihak terkait.
Ketua Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Kota Tomohon, Eddy Rompas, bersama Bendahara LIN, Hanny Meruntu, menegaskan pentingnya transparansi dalam kebijakan beasiswa.
Penundaan seperti ini dinilai dapat memicu spekulasi terkait potensi politisasi anggaran pendidikan.
“Beasiswa ini adalah hak mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
Penundaan tanpa kejelasan sangat merugikan, apalagi mereka sedang berada di tahap akhir studi yang memerlukan biaya besar,” ujar Eddy Rompas.
Para calon penerima beasiswa mendesak Pemerintah Kota Tomohon memberikan kejelasan terkait jadwal pencairan.
Transparansi dan komunikasi publik dianggap sebagai kunci untuk meredam polemik yang tengah berkembang.
“Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai program ini terhenti tanpa alasan yang jelas.
Beasiswa ini sangat membantu kami menyelesaikan studi,” ungkap seorang mahasiswa lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, Dr. Juliana Dolvin Karwur, M.Kes., M.Si., belum memberikan tanggapan resmi.
Upaya konfirmasi wartawan melalui pesan teks WhatsApp pada Selasa (17/12/2024) juga belum direspons.
[**/ARP]
