MANADO- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Hendro Satrio, akhirnya angkat bicara soal proyek peningkatan konektivitas jalan daerah yang terbagi pada 9 paket proyek dengan total nilai Rp 180 miliar waktu pekerjaannya 65 hari sampai 3 bulan.
Dikatakan Kepala (BPJN) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Hendro Satrio, 9 paket proyek ini di adakan sesuai usulan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Menurutnya, di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) sudah sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan konektivitas jalan daerah ada 9 paket proyek dengan total nilai Rp 180 miliar waktu pekerjaannya 65 hari sampai 3 bulan. Itu sesuai usulan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Rp 180 miliar itu dana APBN untuk 9 paket proyek termasuk didalam-Nya 2 paket di Desa Werdhi Agung. 7 paket proyek lainnya, di Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Sitaro,” jelas Hendro.
Menurut Hendro, walaupun waktu pekerjaannya hanya rata-rata 65 hari kerja, Hendro menjamin kualitas pekerjaan proyek sesuai spek.
“Beberapa proyek alokasi dananya baru keluar akhir bulan Oktober dan rencana akan selesai akhir Desember ini.
Kalaupun ada keberatan warga silakan buat aduan. Alasannya, setiap warga negara Indonesia punya hak melakukan hal itu. “Kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio.
Sebelumnya salah satu dugaan permasalahan pada proyek ini terjadi di di Desa Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Dimana masyarakat setempat menuding proyek Instruksi Presiden (Inpres) peningkatan konektivitas jalan yang berlangsung di Desa Wedhi Agung diduga dibuat asal-asalan.
Seorang Tokoh Masyarakat Desa Wedhi Agung Yohanis, menyebutkan mengaku heran proyek dengan menelan anggaran APBN Rp 16 miliar lebih hanya dikerjakan 65 hari. “Kualifikasi proyeknya jadi seperti apa ya,” kata Yohanis di Manado Jumat (17/11/2023).
Yohanis lalu memperlihatkan bukti hasil rekaman video pekerjaan proyek tersebut. “Tolong dilihat rekaman video saya, gara-gara pekerjaan asal jadi saluran drainase tidak ada akibatnya air meluap mengenang rumah penduduk termasuk rumah saya,” tegasnya.
Yonahis mengatakan prihatin dengan kondisi ini. “Saya akan membuat laporan pengaduan resmi ke Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo, Menteri PUPR Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Lihat saja nanti, pasti saya laporkan, tuturnya.
Selaku masyarakat setempat Yohanis mengaku, tidak bermaksud menghambat pelaksanaan proyek ini. Tapi, kenyataan di lapangan pekerjaan konstruksinya tampak asal-asalan tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat di sekitarnya.
“Tentu sebagai WNI yang baik saya harus menunjang setiap program pemerintah, apalagi demi kepentingan umum, pungkasnya.
[VL/ARP]
