PRONEWS, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, bersama jajarannya, melakukan kunjungan penting ke Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi, khususnya untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menjadi tantangan strategis.
Dalam kesempatan itu, Setyo Budiyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga demi visi pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh dan efektif.
“Kami berharap sinergi yang lebih erat ini dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di semua lini.
Hal ini melibatkan sektor pendidikan, pencegahan, hingga penindakan yang terfokus,” ujar Setyo.
Ia juga menyoroti bahwa IPK merupakan indikator utama persepsi nasional dan internasional terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Indonesia.
“Perbaikan IPK bukan hanya tugas KPK, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk Polri, untuk memperbaiki persepsi tersebut melalui aksi nyata dan koordinasi yang solid,” tambahnya.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut positif langkah strategis ini dan menegaskan komitmen Polri untuk mempererat kerjasama. Ia menekankan kehadiran Korps Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebagai langkah sinergis, bukan tumpang tindih.
“Kortas Tipikor dirancang untuk memperkuat sinergi dengan KPK dan lembaga lainnya.
Kami ingin menciptakan sistem yang efisien demi mempercepat pemberantasan korupsi,” ungkap Jenderal Listyo.
Sebagai bagian dari langkah kolaborasi, Kapolri mengungkapkan rencana untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Polri.
Dokumen ini akan menjadi panduan teknis dalam memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing institusi guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.
“Kami optimis dengan kepemimpinan baru di KPK serta kerja sama yang semakin erat, kita bisa menjawab harapan masyarakat untuk memberantas korupsi dan memperkuat sistem hukum,” tambahnya.
Audiensi ini disepakati sebagai tahap awal dari program strategis bersama yang akan dilanjutkan melalui diskusi-diskusi lanjutan.
Sinergi ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi dalam misi asta cita.
“Kami percaya, kolaborasi ini adalah wujud nyata komitmen kami kepada masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi,” tutup Kapolri.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
[**/WL]
