PRONEWS, JAKARTA – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang ternak di berbagai wilayah di Indonesia, menyebabkan kerugian besar bagi para peternak.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dengan menerapkan langkah-langkah strategis, seperti isolasi dan karantina wilayah terdampak.
“Kami berharap Kementerian Pertanian segera bertindak dengan mengisolasi wilayah yang terkena wabah PMK, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Ternak yang terkena wabah harus segera dikarantina agar penyebaran dapat dikendalikan,” ujar Hindun dalam rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Foto : Ist/Andri
Hindun mengungkapkan bahwa beberapa daerah mengalami lonjakan kasus yang signifikan, termasuk Lamongan, Lumajang, dan Rembang.
Sepanjang November dan Desember 2024, Dinas Peternakan Jawa Timur menerima laporan 6.072 kasus ternak terpapar PMK, dengan 282 kematian.
Wabah ini bahkan telah menyebar ke 30 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Secara nasional, hingga saat ini tercatat 8.483 kasus dengan 223 kematian dan 73 pemotongan paksa. Penyebaran wabah ini telah mencapai sembilan provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Hindun juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap lalu lintas perdagangan hewan antarwilayah.
Dia menyarankan agar pemerintah melarang sementara waktu pengiriman hewan dari kantong wabah ke wilayah lain untuk mencegah persebaran lebih lanjut.
“Dengan demikian, potensi persebaran PMK bisa ditekan dan hewan yang masih sehat dapat terlindungi,” tambah Hindun.
Menurut Hindun, pemerintah perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani wabah PMK.
Satgas ini bertugas melakukan pelacakan, pengobatan massal, dan memberikan edukasi kepada peternak mengenai penanganan hewan yang terinfeksi.
“Langkah ini penting untuk mencegah wabah semakin meluas, terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Kurban, di mana kebutuhan daging meningkat tajam,” tegasnya.
Hindun juga meminta Kementerian Pertanian melalui Dinas Peternakan untuk mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada peternak agar penanganan hewan yang terinfeksi dilakukan dengan tepat. Kesalahan dalam menangani wabah ini dapat memperburuk kondisi hewan dan merugikan peternak.
Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dengan menerapkan langkah isolasi, pengendalian lalu lintas hewan, pengobatan, dan pencegahan secara serentak.
“Langkah terpadu ini harus menjadi prioritas karena wabah PMK sangat merugikan peternak dan berpotensi memengaruhi pasokan daging nasional,” pungkas Hindun.
Dengan lonjakan kasus PMK yang terus meningkat, pemerintah diharapkan segera bertindak untuk melindungi peternak dan memastikan stabilitas pasokan daging menjelang momentum penting keagamaan.
[**/ML]
