PRONEWS, BITUNG- Suasana apel perdana Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung pada Senin (6/1/2025) pagi di Lapangan Kantor Wali Kota berubah menjadi perdebatan panas antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pimpinan Pemkot.
Sebuah video singkat yang diunggah akun Facebook Lambe Kawanua viral, menampilkan sejumlah ASN menuntut kejelasan pembayaran hak mereka.
Dalam video tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bitung, Rudy Theno, didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bitung, Frangky Sondakh, tampak menjadi sasaran pertanyaan tajam para ASN.
Pertanyaan tersebut berpusat pada keterlambatan pembayaran gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ketika ditanya, Sekkot Bitung Rudy Theno menjelaskan bahwa pembayaran gaji masih dalam proses.
“Kalau TPP tunggu perhitungan Kaban Keuangan,” ujarnya singkat.
Namun, Frangky Sondakh yang turut hadir memilih diam dan langsung menuju kantornya tanpa memberikan komentar apapun, meski diikuti oleh desakan para ASN.
Di tengah video, seorang ASN perempuan dengan nada lantang menuduh Sekkot dan Kepala BKAD melakukan tindakan korupsi.
“Teman-teman, Sekkot dan Kaban Keuangan tidak mau menjawab kapan akan dibayar. Mereka diam saja.
Mereka telah korupsi, teman-teman,” ujar perempuan tersebut yang diikuti oleh puluhan ASN lainnya yang berupaya menuntut hak mereka.
Sorotan Transparansi Keuangan Daerah
Kejadian ini menuai perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKAD Frangky Sondakh belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.
Momentum ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hak ASN, seperti gaji dan TPP, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.
Keterlambatan pembayaran dapat menurunkan kepercayaan pegawai terhadap pengelola anggaran daerah.
Langkah Lanjutan yang Ditunggu Publik
Masyarakat kini menantikan respons Pemkot Bitung untuk menjawab sorotan ini.
Jika tidak segera diatasi, isu ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja ASN dan citra pemerintah daerah.
Tuntutan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen utama dalam pengelolaan keuangan publik.
Pemkot Bitung diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini dan memberikan kejelasan kepada para pegawainya.
[**/IND]
